MAJENE — Transformasi layanan dan organisasi yang dicanangkan Kementerian ATR/BPN membawa perubahan signifikan pada proses pengurusan sertipikat tanah di daerah. Kantor Pertanahan Kabupaten Majene telah menyatakan komitmennya untuk menjalankan aturan baru tersebut, termasuk skema Pengukuran Terjadwal yang membatasi waktu tunggu maksimal tujuh hari setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan terdaftar.
Kebijakan ini diumumkan saat peluncuran yang digelar secara daring dan bertepatan dengan momentum peringatan kemerdekaan. Selain memangkas waktu pengukuran, transformasi ini juga menargetkan penyelesaian proses balik nama atau Peralihan Hak atas sertipikat selesai dalam sepuluh hari kerja.
Selama ini, salah satu keluhan utama masyarakat terkait pengurusan tanah adalah ketidakjelasan jadwal pelaksanaan pengukuran di lapangan. Melalui skema baru, waktu tunggu tersebut dikunci maksimal tujuh hari. Langkah ini dinilai sebagai terobosan untuk menghadirkan layanan yang lebih terukur dan transparan.
Adapun untuk proses balik nama sertipikat, target penyelesaian maksimal sepuluh hari diharapkan mampu mempercepat aktivitas transaksi jual-beli tanah. Dengan begitu, kepastian hukum bagi pemilik tanah pun meningkat, sekaligus mengurangi potensi sengketa di kemudian hari.
Tidak hanya soal layanan teknis, transformasi yang dicanangkan Kementerian ATR/BPN juga menyentuh struktur organisasi. Pendekatan baru yang berbasis kewilayahan akan membuat jajaran ATR/BPN lebih responsif terhadap dinamika dan persoalan pertanahan yang terjadi di tingkat daerah.
Melalui pendekatan ini, Kantah Majene diharapkan mampu mengantisipasi potensi konflik agraria lebih dini serta memberikan pelayanan yang lebih terpadu sesuai dengan karakteristik wilayah Sulawesi Barat. Hal ini sejalan dengan komitmen untuk mewujudkan pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Keikutsertaan Kantah Majene dalam peluncuran secara virtual tersebut menjadi penegasan bahwa kebijakan pusat siap dijalankan hingga ke tingkat kabupaten. Transformasi ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan pertanahan yang mudah, cepat, dan transparan bagi seluruh masyarakat Indonesia.