SULAWESI BARAT — Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai posisi Said Iqbal masih dalam tahap diskusi internal. Ia menekankan bahwa portofolio yang disiapkan kemungkinan besar akan selaras dengan latar belakang perjuangan politik Said Iqbal selama ini.
"Kemungkinan berkaitan dengan tentunya perjuangan beliau selama ini, dengan buruh, tenaga kerja," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Sinyal ini muncul di tengah spekulasi publik mengenai reshuffle atau perluasan kursi menteri di Kabinet Merah Putih. Said Iqbal selama ini dikenal sebagai tokoh sentral dalam advokasi upah minimum dan hak-hak pekerja. Jika terealisasi, masuknya ia ke kabinet akan menjadi pertama kalinya pemimpin serikat buruh duduk di pemerintahan dalam satu dekade terakhir.
Prasetyo Hadi enggan merinci jabatan spesifik yang akan diemban. Namun, ia membuka kemungkinan bahwa posisi tersebut akan berada di bawah kementerian yang menangani urusan tenaga kerja. "Sedang kita diskusikan," katanya singkat saat ditanya lebih lanjut mengenai struktur dan nomenklatur jabatan.
Keputusan ini memicu perdebatan di kalangan pengamat politik. Sebagian menilai langkah ini sebagai upaya pemerintah untuk mengakomodasi suara buruh yang selama ini kerap kritis terhadap kebijakan pengupahan. Namun, pihak lain mempertanyakan efektivitas Said Iqbal dalam posisi birokrasi jika ia harus menyeimbangkan kepentingan serikat pekerja dengan kebijakan fiskal pemerintah.
Hingga berita ini diturunkan, Said Iqbal belum memberikan pernyataan resmi. Tim komunikasi Partai Buruh juga belum merilis konfirmasi atau penolakan terkait informasi ini. Publik masih menunggu pengumuman resmi dari Istana mengenai keputusan final dan tanggal pelantikan.
Spekulasi mengenai reshuffle kabinet sendiri telah berembus sejak beberapa pekan terakhir. Masuknya tokoh buruh ke dalam jajaran menteri dipandang sebagai langkah strategis menjelang tahun politik 2027, di mana isu ketenagakerjaan diperkirakan menjadi salah satu isu sentral kampanye.