MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulbar mengirimkan rombongan TPID dan pelaku usaha ke Jakarta untuk mempelajari tata kelola pangan dari instansi pusat hingga BUMD DKI Jakarta. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Sulbar Rachmad menyebut kolaborasi ini merupakan wujud komitmen Gubernur Suhardi Duka dalam mengoptimalkan pengendalian inflasi di daerah.
Rachmad mengungkapkan tiga tantangan utama pengendalian inflasi di Sulbar: ketergantungan pasokan komoditas dari luar daerah, tingginya biaya distribusi, dan belum optimalnya sistem data pangan terintegrasi. "Melalui forum ini menjawab tantangan pengendalian inflasi di Sulbar," ujarnya.
Selama di ibu kota, rombongan menyambangi Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI, PT Food Station Tjipinang Raya, dan Perumda Pasar Jaya Unit Kramat Jati. Dari sana, peserta mempelajari sistem peringatan dini stok pangan dan model contract farming antara BUMD dan kelompok tani untuk menjamin kepastian harga dan pasar.
Kementerian Pertanian RI mengalokasikan bantuan pengembangan kawasan komoditas hortikultura di Sulbar. Untuk cabai, Sulbar mendapat bagian seluas 24 hektare yang tersebar di Kabupaten Mamuju (10 Ha), Mamasa (5 Ha), Polman (5 Ha), dan Pasangkayu (4 Ha). Sementara itu, sentra bawang merah seluas 5 Ha akan dikembangkan di Majene dan bawang putih seluas 20 Ha di Mamasa.
Puncak kegiatan adalah Focus Group Discussion untuk mentransformasi Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah (SAPEDA) menjadi SAPEDA 2.0. Aplikasi ini mengadopsi keunggulan Informasi Pangan Jakarta (IPJ) yang berbasis smartphone, sehingga enumerator di lapangan bisa melaporkan perkembangan harga pasar secara real-time dan akurat.
"SAPEDA 2.0 dalam proses pengerjaan interoperabilitas data oleh Dinas Kominfo Sulbar yang diintegrasikan dengan aplikasi Neraca Pangan BAPANAS," jelas Rachmad.
Rachmad menekankan pentingnya penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) serta pemutakhiran data Neraca Pangan secara berkala oleh setiap kabupaten. "Langkah ini krusial agar intervensi pasar, seperti Gerakan Pangan Murah dan penyerapan pasokan, tepat sasaran," ujarnya.
Pemprov Sulbar berharap rekomendasi dari kegiatan ini bisa segera ditindaklanjuti untuk memperkuat ketahanan pangan dan stabilitas harga di wilayah tersebut. "Kami sangat mengharapkan arahan dan petunjuk selanjutnya yang menjadi rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah," tambah Rachmad.